“PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI BERBAGAI NEGARA”
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI BERBAGAI
NAGARA
A.
Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di Amerika Serikat
Di Amerika Serikat, peranan sekolah
menjadi sangat penting dalam menanaman pendidikan kewarganegaraan. Pada saat
sistem pendidikian umum di negara A.S tumbuh, PKn diberikan tempat utama di
kurikulum sekolah, sejak tahun 1890-an, mata pelajaran ini dinamai ‘ilmu
sosial’ telah dibentuk untuk menjalankan peran utamanya pada persiapan
kewarganegaraan.
Studi kasus terhadap PKn di A.S
memberikan perhatian yang utama untuk ilmu sosial. Studi kasus ini meneliti apa
yang dipelajari anak usia 14-15 tahun terbagi menjadi empat bidang, yaitu: (i)
demokrasi, lembaga politik, dan hak-hak dan tangggung-jawab warga negara, (ii)
identitas nasional, (iii) perbedaan dan kepaduan sosial; dan (iv) hubungan
antara sistem politik dan ekonomi.
Pada tingkat pra-Universitas,
topik-topik yang dikembangkan diantaranya landasan dan konsep dasar
pemerintahan Amerika, cabang-caban pemerintahan, proses politik, organisasi dan
partisipasi ekonomi nasional, kebijaksanaan luar negeri dan pertahanan
keamanan, wilayah dan saling ketergantungannya, pemerintah pusat dan lokal,
kajian ilmu pengetahuan politik, hak dan kemerdekaan pribadi serta esensi warga
negara yang efektif, demokrasi dan tanggung jawab.
B.
Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di Inggris
Di negara bagian Wales, mata
pelajaran PKn dinamakan “Pendidikan Pemahaman Masyarakat” dan Irlandia Utara
PKn dinamakan “Pendidikan Pemahaman Yang Saling Menguntungkan” dan Pendidikan
Warisan Budaya”.
Di masa lalu PKn menjalankan
berbagai tujuan, antara lain pada zaman Ratu Victoria mempromosikan
kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan status sosial pada tahun 1920-an,
PKn mempromosikan pentingnya memahami masyarakat daerah nasional; dan pada
tahun 1990-an serta 1970-an PKn mempromosikan keinginannya untuk membantu
kewarganegaraan di dunia. Pada akhir tahun 1980-an dan pada awal 1990-an PKn
menitikberatkan pada hak, kewajiban dan kesetian warga negara yang mencerminkan
retorika dan kebijakan pemerintah konservatif. Pemerintah konservatif menuntut
setiap individu untuk secara aktif melaksanakan kewajiban mereka, bukan
menyerahkan pelaksanaannya kepada pemerintah.
C.
Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di Australia
Di
Australia mata pelajaran PKn terintegrasi dalam mata pelajaran lainnya sehingga
sangat sulit untuk melepaskan mata pelajaran ini dari komponen pembelajaran
lainnya. Baru-baru ini pemerintah federal mengumumkanbahwa mereka aka melakukan
survei dasar tentang pembahasan siswa dalam mata pelajaran PKn sebagai bagian
dari program Discovery Democracy.
Beberapa masalah serius senantiasa dihadapi
sekolah-sekolah di Australia dalam mengimplementasikan pendidikan
kewarganegaraan. Masalah tersebut meliputi persaingan prioritas dan kurangnya
struktur kurikulum.
Pelajaran kewarganegaraan di
Australia dikonsepkan sebagai sekumpulan pengalaman belajar berbasis sekolah
yang membantu menyiapkan para siswa untuk menjadi warga negara yang baik.
Ada beraneka perspektif berkenaan
dengan PKn. Ada pihak yang berpendapat bahwa PKn penting unntuk mempersiapkan
warga negara melalui pembelajaran tentang sejarah dan pemerintahan. Sedangkan
pihak yang lain berpendapat bahwa PKn adalah usaha untuk mempersiapkan warga
negara melalui partisipasi aktif dalam bermacam kegiatan sekolah dan
kemasyarakatan.
Banyak warga Australia dewasa
menyakini pentingnya mempelajari tentang pemerintahan, hak-hak dan tangggung
jawab dan aspek-aspek kewarganegaraan lainnya.
D.
Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di Hongkong
Mata Pelajaran yang berhubungan
dengan kewarganegaraan umumnya mengulas struktur pemerintahan hongkong, tanpa
banyak membicarakan tentang politik. Hal ini disebabkan oleh iklim politik yang
telah dibahas sebelumnya, yaitu menghindari politik sejauh mungkin. Sebagian
hal ini juga disebabkan oleh peraturan tertulis yang melarang pembicaraan
politik di kelas.
Perubahan-perubahan kurikulum
menggambarkan PKn sebagai mata pelajaran sekolah yang berbeda dan bagaimana
materi PKn ada dalam beberapa mata pelajaran lain selama dekade terakhir.
Hasilnya adalah bahwa topik yang berkaitan dengan PKn memang dimasukkan, namun
tidak teroganisir dan terpisah-pisah.
Departemen pendidikan yang mulai
menerbitkan buletin bulanan PKn dan Civic
Education newsletter 3 kali setahun. Departemen pendidikan mendirikan
sebuah “rencana kerja PKn” untuk melaksanakan pengimplementasian PKn di
sekolah. Rencana ini diperkenalkan ke sekolah-sekolah dan sekolah menengah pada
tahun 1993 dan 1995. Menurut 3 survei utama yang dilakukan Departemen
Pendidikan pada tahun 1986, 1987 dan 1991, banyak dari rekomendasi PKn yang
diadopsi oleh mayoritas sekolah di Hongkong (Bray dan Lee, 1993).
Tiga survei yang dilakukan
Departemen Pendidikan pada tahun 1986, 1987, 1990 untuk mengevaluasi
pengimplementasian PKn di sekolah-sekolah menunjukkan bahwa sekolah mendukung
pengembangan PKn, dan ada kepedulian yang terus tumbuh terhadap PKn di sekolah-sekolah,
karena:
-
Meningkatnya masalah prilaku siswa
pada beberapa tahun belakang yang menghawatirkan publik sehingga menuntut
diadakannya pendidikan moral dan PKN.
-
Rendahnya partisipasi pemilihan pada pemilihan Dewan Distrik, Dewan Urban,
Dewan Regional dan Dewan Legislatif, yang merefleksikan apatisme politik.
-
Adanya kepedulian publik tentang bagaimana seharusnya para siswa diajari.
Untuk menghadapi perubahan sosial dan politik, karena tahun 1997 semakin
mendekat.
-
Adanya kritik dari pejabat-pejabat cina tentang kurangnya unsur-unsur
sosialisme dan patriotik dalam kurikulum hongkong
-
Adanya kebutuhan untuk memperkuat PKn untuk memperlengkapi siswa dengan
pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab mereka, terutama berkaitan dengan
penurunan usia untuk ikut pemilihan umum menjadi usia 18 tahun.
Karena
semakin dekatnya tanggal penyerahan Hongkong kepada Cina, maka terdapat
peningkatan permintaan publik akan PKn, sebagian datang dari kelompok oporsisi
pro Cina. Sebagian lagi berasal dari bahan-bahan pendidikan lain yang
menyatakan bahwa PKn dibutuhkan untuk mempertinggi pendidikan demokrasi dan
HAM. Untuk pertama kalinya pemerintahan Hongkong menerbitkan sebuah dokumen
resmi yang mencantumkan nasionalisme dan patriotisme.
E.
Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di Portugal
Peraturan pendidikan Portugis (hukum 46/86 tanggal 14 Oktober) mengeluarkan
pernyataan bahwa PKn adalah tujuan utama sekolah dalam konteks Portugis.
Relevansi
sosial PKn di Portugis diterjemahkan kedalam kurikulum usulan yang menjelmakan suatu
usaha terfokus untuk mengembangkan kapasitas siswa untuk mengetahui, secara
kritis memikirkan dan bertindak dalam isu demokrasi, identitas nasional, kohesi
dan keberagaman sosial serta permasalahan ekonomi dan daerah.
Menurut
Campos ada 3 kepedulian dasar yang menjadi asal muasal dimasukkannya PKn ke
dalam program sekolah, yaitu: (i) persiapan untuk menghadapi masalah kehidupan,
(ii) penekanan pada nilai-nilai dan (iii) usaha untuk memajukan perkembangan
siswa.
Penitikberatan
pada nilai-nilai melibatkan berbagai pendekatan (pendidikan moral, klarifikasi
nilai dan pendidikan karakter) yang walaupun memiliki banyak perbedaan teori
dan ideologi, namun tetap memiliki fokus yang sama pada dimensi etika PKn
penitik-eraan pada pendekata berorientasi isi terhadap PKn telah diadopsi oleh
Cunha (1993, 1994), seorang Penasehat Pendidikan Karakter dan Marques (1989,
1990, 1994) yang telah mensintesa proposal Kolhberg dan Giligan menasehatkan
bahwa pendidikan karakter di sekolah seharusnya memajukan keadilan, perhatian
dan kebaikan. Oliveira-Formosinho (1986) dan Lourenco (1991, 1992) menganjurkan
sebuah pendekatan Kolhbergian yang agar ketat, yang berorientasi pada isu-isu
keadilan. Valente (1989a, b) menyatakan bahwa klarifikasi nilai adalah suatu
alat bagi sekolah untuk memajukan kesempatan berfikir kritis.
Komisi
Reformasi sistem pendidikan Portugis telah menentukan beberapa tujuan PPS berkenaan
dengan perkembangan proses-proses psikologis :
(i)
Berfikir komprehensif, (ii) kemampuan memahami berbagai sudut pandang dan
mengintegrasikan sudut pandang tersebut dalam dialog dan keputusan, (iii)
kemampuan untuk berempati, (iv) pengembangan diri, (v) pembangunan nilai-nilai
universal yang memadu pikiran dan moral diluar konvensi semata
Reformasi
ini telah berjalan dan saat ini mempengaruhi semua tingkat pendidikan dasar dan
menengah. Namun mata pelajaran khusus dan PKn hanya diimplementasikan secara
eksperimental di sekelompok kecil sekolah. Beberapa kecendrungan positif reformasi ini adalah :
o Sekarang kurikulum menitik-beratkan tujuan pada bidang
kognitif dan afektif
o Isi kurikulum untuk kelas 5-9 memasukkan tema-tema PPS,
dan saran tentang strategi dan
metodologi pengajaran yang peka terhadap tujuan PKn, menunjukkan bahwa
penyebaran lintas kurikulum telah tercapai (Mourao, Pais dan Nunes, 1994)
o Pengalaman strategi pengajaran PKn yang inovatif
menghasilkan hasil yang positif namun tetap ada beberapa kesulitan dalam
pengimplementasikannya (Ramalho, 1992; Branco, 1993).
Namun kesimpulan utama dari tinjauan riset yang ada
adalah adanya kebutuhan yang kuat untuk melakukan lebih banyak penyelidikan
dibidang ini.
F.
Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di Jepang
Konteks kelahiran pendidikan
kewarganegaraan di jepang dapat ditelusuri terutama setelah Perang Dunia kedua
(1945). Pendidikan Kewarganegaraan
Jepang setelah PD kedua dapat digambarkan dalam tiga periode, yakni:
·
Pertama,
periode tahun 1947-1955, berorientasi pada pengalaman.
·
Kedua,
periode tahun 1955-1985, berorientasi pada pengetahuan.
·
Ketiga,
periode tahun 1985-sekarang, berorientasi pada kemampuan.
Periode pertama, Pendidikan
Kewarganegaraan sebagian besar diterapkan ke dalam studi sosial. Studi sosial
mengadopsi metode – metode pemecahan masalah, seperti penelitian dan diskusi,
dan mengajarkan kehidupan sosial dan masyarakat secara umum. Pada periode yang
kedua, Pendidikan Kewarganegaraan didasarkan atas prinsip intelektualisme yang
berkembang dalam disiplin akademis. Sasaran pengajaran Pendidikan
Kewarganegaraan pada periode kedua ini terdiri atas empat unsur, yaitu untuk
mengembangkan :
1. Pengetahuan dan pemahaman
2. Keterampilan berpikir dan ketetapan
3. Keterampilan dan kemampuan
4. Kemauan, minat, dan sikap warga negara
Pada periode ketiga, pendidikan
jepang ditekankan pada pengembangan prindip hubungan timbal balik. PKn dalam
periode ketiga bertujuan mempersiapkan setiap individu untuk dapat terlibat
secara aktif dalam masyarakat dan menggunakan budaya umum dalam setiap hal.
Pada periode ketiga ini, PKn jepang sebagian besar diterapkan sebagai
“kewarganegaraan (civics)” dalam sekolah tingkat atas dan sebagai “studi
sosial” dalam sekolah tingkat menengah. Landasan pengembangan pendidikan
kewarganegaraan di jepang tidak dapat dilepaskan dari konsep warganegara dan
kewarganegaraan (citizenship).
G.
Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia
- Sebelum Proklamasi Kemerdekaan
Pelajaran
civics sebelum kemerdekaan atau pada zaman Hindia-Belanda dikenal dengan nama Burgerkunde. Meskipun pada waktu itu
bangsa Indonesia dijajah, namun konsep tentang pendidikan politik maupun
pelaksanaannya lewat pendidikan formal dan non-formal tetap berlangsung. Oleh
guru-guru sekolah partikelir, sedangkan non-formal terutama dilakukan oleh para
tokoh pergerakan nasional. Oleh tokoh nasional sekaligus proklamator, Bung
Karno dan Bung Hatta.
- Sesudah Proklamasi Kemerdekaan
Perkembangan
Ikn-PKn sesudah Proklamasi kemerdekaan digambarkan oleh Nu’man Somantri (1976:
34-35) sebagai kewarganegaraan (1957), civics
(1961), Pendidikan Kewargaan Negara (1968), Pendidikan Kewargaan Negara
(1972), Pendidikan Kewarganegaraan (1989), Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn).
-
Kecenderungan Pengembangan Ikn-PKn di Masa Era Reformasi
P4 dipermasalahkan subtansinya, karena tidak memberikan gambaran yang tepat
tentang nilai pancasila sebagai satu kesatuan, dan P4 dalam realitasnya
merupakan tafsiran tumggal rezim orde baru untuk kepentingan memelihara
kekuasaan, sehingga berakibat pendangkalan terhadap makna Pancasila. Begitu
pula Pancasila sebadai asas tunggal tidak diperlukan lagi, karena tidak sesuai dengan
masyarakat Indonesia yang multikultural atau Bhinneka. Pengalaman pahit ini,
hendaknya menjadi pelajaran bagi para
pengembang kurikulum PKn maupun para pengambil kebijakan agar tidak mengulangi
kesalahan kedua kalinya.
IKn-PKn
sebagai pemberdayaan warga negara akan selalu relevan dalam masyarakat
demokratis sampai kapanpun. Oleh karena itu Orientasi IKn-PKn akan memperkuat
civil society. Suatu masyarakat yang terorganisir yang berdasarkan
kesukarelaan, swasembada dalam ekonomi, berswadaya dalam politik, memiliki
kemandirian tinggi dalam behadapan dengan negara dan memiliki keterikatan
terhadap norma-norma atau nilai-nilai hukun yang diikuti oleh warganya
(Muhammad AS Hikam, 1996: 3).
Kesimpulan
Sebagai mata pelajaran di sekolah,
Pendidikan Kewarganegaraan telah mengalami perkembangan yang fluktuatif, baik dalam
kemasan maupun substansinya. Hal tersebut dapat dilihat dalam substansi
kurikulum PKn yang sering berubah dan tentu saja disesuaikan dengan kepentingan
negara. Disisi lain, perkembangan pendidikan kewarganegaraan di
berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia. Hongkong,
Portugal, dan Jepang juga turut serta mewarnai perkembangan PKN. Begitu pula di
Indonesia, perkembangan pkn terbagi dalam dua masa yakni sebelum kemerdekaan
dan sesudah kemerdekaan. sebagai kewarganegaraan (1957), civics (1961), Pendidikan Kewargaan Negara (1968), Pendidikan
Kewargaan Negara (1972), Pendidikan Kewarganegaraan (1989), Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
Secara Konseptual istilah
Pendidikan Kewarganegaraan dapat terangkum sebagai berikut:
(a) Kewarganegaraan (1957)(b) Civics (1961)
(c) Pendidikan Kewargaan Negara (1968)
(d) Pendidikan Kewargaan Negara (1972)
(e) Pendidikan Moral Pancasila (1975)
(f) Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (1994)
(g) Pendidikan Kewarganegaraan (UU No. 20 Tahun 2003)
DAFTAR PUSTAKA
- Baehaqi Arif, 2007. Pendidikan
Kewarganegaraan di Jepang.
- Supandi Dodi, 2007. Dian A. Pelaksanaan
Pendidikan Kewarganegaraan di Berbagai Negara dan Indonesia.
- http://indra7dilaga.wordpress.com/2010/03/20/sejarah-pengertian-dan-ruang-lingkup-pendidikan-kewarganegaraan/
- http://Sejarah%20PKn%20di%20Indonesia%20%C2%AB%20Pojok%20Asep%20Sutisna%20Putra.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar